PEMEKARAN DIPERSULIT : Tantangan Renah Indojati Berat

Tanggal 23 November 2012

PADANG — Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dipersulit. Sebab selama ini hanya karena desakan demo sebagian orang, pemekaran daerah diizinkan. Di Pesisir Selatan, pemekaran Renah Indojati sudah disetujui DPRD. Namun, langkah tersebut akan berat.
Ketua Pansus RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) Totok Daryanto, Kamis (22/11) di Jakarta mengatakan, pemekaran daerah tak lagi mudah. “Pemekaran buat sesulit-sulitnya,” kata Totok seusai pengesahan Panja RUU Pemda, yang akan bekerja membahas daftar inventarisasi masalah (DIM).
Dikatakan, banyak kepentingan elit daerah sehingga pemerintahan tidak berjalan normal dan masyarakat tidak terlayani dengan baik. “Sekarang malah banyak yang latah,” kata politisi PAN ini.
Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi pun sepakat pemekaran harus dilakukan dengan hati-hati. “Lebih baik hati-hati pemekaran daripada penggabungan,” ujarnya seraya menyebutkan, penggabungan daerah dilakukan bagi daerah pemekaran yang gagal.
Sebagaimana dikutip detikcom, beberapa persoalan yang sering muncul, kata Mendagri, antara lain tata batas dan hutan lindung yang terabaikan. Ada 900 segmen di wilayah pemekaran yang terdiri atas ribuan titik.
“Kalau batas wilayah itu jangan dilihat di atas kertas,” katanya.
Tata batas ini seringkali menimbulkan sengketa. Belum lagi soal hutan lindung. Beberapa daerah mengambilnya karena terjadi pemekaran. Mereka membuka hutan lindung untuk pembangunan berbagai sarana di daerah otonomi baru.
Namun, baik pemerintah maupun DPR sepakat harus ada pemekaran untuk wilayah-wilayah yang sudah memenuhi syarat. Dan, semuanya akan diatur dalam RUU Pemda.
Tekad bulat
Tekad masyarakat Pesisir Selatan dalam memekarkan daerah dianggap menjadi menjadi harga mati. Pemekaran dianggap kebutuhan mendesak.
Pembentukan Renah Indojati, selain direstui Pemkab dan DPRD Pessel, perantau juga memberikan dukungan.
Menurut Ketua Komite I DPD, Alirman Sori beberapa waktu lalu di Jakarta, pemekaran Pessel menjadi kebutuhan bukan lagi kepentingan. Selain seluruh pra syarat dilakukan pemekaran terpenuhi. “Pemekaran Pessel merupakan kebutuhan. Harus dilakukan secepatnya, tidak ada alasan menolaknya,” ujar Alirman Sori.
Menurut dia, dari kajian ilmiah dan aspirasi masyarakat, semua menyatakan Pessel butuh dimekarkan demi tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal senada diungkapkan Ketua IKPS, Hasdanil. Menurutnya, kondisi geografis Pessel yang terlalu luas membuat pelayanan publik menjadi tidak optimal. Begitu juga dengan peningkatan kesejateraan masyarakat belum seperti yang diharapkan.
“Potensi yang dimiliki Pessel luar biasa, tapi tidak bisa dioptimalkan. Jika dimekarkan, tidak akan mengganggu kabupaten induk,” katanya.